telapak

Bogor, 31 Agustus 2009. Meski mendapat dukungan Menteri Kehutanan, inisiatif masyarakat Desa Teluk Binjai di Riau untuk membangun hutan desa terancam gagal oleh rencana perluasan areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP); oleh karena itu sejumlah LSM lokal dan nasional mendesak Pemerintah untuk mencabut ijin definitif pembangunan HTI tersebut.

Dengan bantuan beberapa LSM di Riau, masyarakat Desa Teluk Binjai di Kabupaten Pelalawan‐Riau sedang membangun sebuah upaya pengelolaan hutan lestari sejak awal tahun 2007. Daerah ini merupakan bagian dari Semenanjung Kampar, sebuah kawasan hutan rawa gambut terluas yang tersisa di daratan Sumatera yang kini terancam oleh upaya konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan HTI.

Pada pertengahan bulan Juli 2009, sejumlah kawasan hutan di Riau telah mendapatkan ijin definitif dalam bentuk IUPHHK bagi pembangunan HTI. Salah satunya berada di kawasan hutan yang akan dikelola oleh masyarakat Desa Teluk Binjai. Ijin definitif telah diberikan kepada PT. RAPP untuk mengubah kawasan hutan rawa gambut tersebut menjadi areal HTI. Ketika mengetahui hal ini, masyarakat Desa Teluk Binjai menolak keras pemberian ijin tersebut.

“Penolakan masyarakat Teluk Binjai sangat logis, karena mereka sedang berupaya membangun pengelolaan hutan lestari sesuai Permenhut No. 49 tahun 2008 tentang Hutan Desa”, demikian dinyatakan Zainuri Hasyim, Direktur Yayasan Mitra Insani.

Pada tanggal 3 Agustus 2009, masyarakat Desa Teluk Binjai melayangkan surat penolakan keberadaan HTI di kawasan desa mereka kepada Menteri Kehutanan. Masyarakat lebih memilih untuk bisa mengelola kawasannya secara mandiri sebagai wujud nyata dari pengelolaan hutan berkeadilan dan lestari. Dalam sebuah pertemuan tanggal 20 Agustus 2009 antara Yayasan Mitra Insani dan Perkumpulan Telapak, Menteri Kehutanan menyampaikan dukungannya pada inisiatif Hutan Desa Teluk Binjai. Meski demikian, ternyata Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan menyatakan sulit untuk mencabut ijin definitif pembangunan HTI tersebut. Kesulitan ini menjadi kendala yang nyata dalam implementasi Hutan Desa di Teluk Binjai.

Sementara itu Perkumpulan Telapak mendukung sepenuhnya inisiatif masyarakat untuk membangun Hutan Desa. Organisasi lingkungan yang giat menggulirkan inisiatif community logging di Indonesia ini memandang perlunya tindakan‐tindakan nyata Pemerintah untuk membangun pengelolaan hutan lestari dan berbasis masyarakat.

“Kami berharap Departemen Kehutanan segera mencabut ijin definitif HTI PT. RAPP di Teluk Binjai. Jika tidak, maka keseriusan Pemerintah Republik Indonesia untuk melestarikan ekosistem hutan rawa gambut dan mendorong pembangunan Hutan Desa patut dipertanyakan,“ ujar Muhammad Yayat Afianto dari Perkumpulan Telapak.

CATATAN UNTUK EDITOR:

• Desa Teluk Binjai adalah sebuah desa yang secara administratif berada di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau. Desa ini terletak di tepian Sungai Kampar yang menjadi batas ekologis kawasan hutan rawa gambut Semenanjung Kampar.
• Beberapa LSM dan kelompok masyarakat sipil yang mendukung Hutan Desa Teluk Binjai adalah: (1) Masyarakat Desa Teluk Binjai, (2) Yayasan Mitra Insani, (3) Perkumpulan Telapak, (4) Jikalahari, (5) Walhi Riau, (6) Forest Watch Indonesia, (7) Aliansi Masyarakat Adat Riau.
• Community logging adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan secara komunal oleh masyarakat adat/lokal secara terorganisir di atas kawasan hutan negara, hutan hak atau hutan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Inisiatif ini dibangun berazaskan kebersamaan, keterpaduan, keadilan, dan berdasar pada prinsip‐prinsip kelestarian nilai ekologi dan nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
• Permenhut No. 49 Tahun 2008 yang dikeluarkan pada 25 Agustus 2008 adalah Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang peluang bagi masyarakat desa untuk mendapatkan lahan kelola sekaligus hak pengelolaan, sebagaimana selama ini hanya bisa diberikan kepada perusahaan.
• PT. Riau Andalan Pulp and Paper adalah sebuah perusahaan HTI kertas raksasa yang memiliki pabrik pengolahan di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau. Perusahaan ini adalah bagian dari sebuah grup perusahaan raksasa yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan di Indonesia, yaitu PT. Raja Garuda Mas.
• Yayasan Mitra Insani adalah sebuah sebuah LSM yang berbasis di Riau, yang bergerak dalam bidang pengembangan perdesaan bagi masyarakat petani, nelayan dan sekitar hutan.
• Perkumpulan Telapak adalah organisasi lingkungan independen yang berbasis di Bogor dan bekerja untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan, antar generasi dan antar unsur alam.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Zainuri Hasyim
Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Insani
E‐mail: zhasyim@gmail.com,
telepon: 0811‐754409

Muhammad Yayat Afianto
Koordinator Inisiatif Community Logging Perkumpulan Telapak,
E‐mail: m‐yayatafianto@telapak.org,
telepon: 0811‐107080

YAYASAN MITRA INSANI
Jl.Pembangunan II No.8,
Pekanbaru‐Riau 28291
Telp/Fax+62761‐61725
www.mitrainsani.or.id

PERKUMPULAN TELAPAK
Gedung Alumni IPB,
Jl. Pajajaran No. 54, Bogor 16143
Tel: +62 251 8393 245,
Fax: +62 251 8393 246

Unduh PDF File=
- Bahasa Indonesia (157 kb)
- English

Berikut ini surat AMAN kepada Presiden Peru, Alan Garcia, terkait dengan kritis di Peru antara Masyarakat Adat dan Pemerintah, yang hingga kemarin telah menewaskan 84 orang, ratusan luka parah, puluhan hilang dan ditangkap dalam serangan bersenjata besar-besaran, (M16, helicopter, bomb dan gas air mata) dari Pasukan Khusus Pemerintah Peru Jumat kemarin dan beberapa waktu sebelumnya.

Kurang lebih 30 ribu orang gabungan Masyarakat Adat dari berbagai wilayah di Peru melakukan aksi demonstrasi dan pemblokiran jalan selama 50 hari, menentang Peraturan Pemerintah Mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas antara Peru dan Amerika Serikat yang memberikan ijin kepada perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengambil alih kurang lebih 70% wilayah-wilayah Masyarakat Adat untuk industri ekstraksi minyak, gas dan logging.

Pemerintah Peru pada tanggal 8 Mei 2009, memberlakukan 60 hari Keadaan Darurat di wilayah Amazon, hingga hari ini, yang menyebabkan hilangnya nyawa banyak saudara-saudara kita, Masyarakat Adat di Peru.

Mencermati situasi ini, maka AMAN sebagai bagian dari gerakan Masyarakat Adat di dunia, mengirimkan surat protest kepada Presiden Peru, meminta agar kekerasan segera dihentikan, Pemerintah Peru agar mentaati peraturan dan hukum internasional mengenai HAM dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Mencabut peraturan-peraturan yang terkait dengan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Amerika Serikat, dan memulai dialog dengan pemimpin-pemimpin Masyarakat Adat untuk mengatasi konflik.

Semoga surat ini dapat membantu perjuangan saudara-saudara kita, Masyarakat Adat di Peru.


Isi Surat:
Jakarta, 6 June 2009



Mr. Presidente Alan García
Despacho Presidencial
Jirón de la Unión S/N 1 cda
Lima 1, PERU




To the Honourable Mr. President Alan García,

On behalf of the Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago (AMAN – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)* of Indonesia, I am writing to express our shock and deep concern about the situation of Indigenous Peoples in Peru where as reported; the Peruvian Government's Special Forces are suppressing peaceful Indigenous Peoples’ demonstrations in the Amazon region, resulting in the loss of lives of 84 people (update 5 June 2009), disappearances and grave injuries.

In September 2007, the Peruvian government demonstrated true leadership in introducing and supporting the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples on the floor of the UN General Assembly. Today, we regret that your administration is acting in contrary to its stated commitment, leading to the violation to this Declaration as well as international laws and conventions ratified by Peru, that guarantee the rights of indigenous peoples. We concerned that this happen as the result of and triggered by the Free Trade Agreement with the US Government that giving permits to oil and mineral extraction by multinational corporations within the Indigenous Peoples’ territories in the Amazon Rainforest.

As part of the World’s Indigenous Peoples, we fully support and joined solidarity to our indigenous brothers and sisters in Peru. Therefore, we urge your administration to show immediate restraint and refrain from using force on indigenous demonstrators. More, we respectfully urge your administration and the Peruvian Congress to :

1. Immediately cease all violence against indigenous communities and organizations,

2. Uphold the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and constitutionally guaranteed rights of indigenous peoples especially to their rights of self determination to their land, territories and natural resources and to free, prior and informed consent, over any policies and activities that affect them.

3. Repeal the series of contested Decrees associated with the Free Trade Agreement with the United States.

4. Enter into good faith meaningful process of dialogue with indigenous leaders to resolve this conflict.


We believe that your leadership as the President of Peru is now in an important phase to ensure the security of each indigenous persons and communities and to fulfill the rights of Indigenous Peoples in Peru.

Respectfully,



Abdon Nababan
Secretary General AMAN




CC :

• Soesilo Bambang Yudhoyono, President of the Republic of Indonesia
• Javier Velásquez-Quesquén, President of the Congress of Peru
• Yehude Simon Munaro, President of the Council of Ministers
• Rafael Vásquez Rodríguez, President of Congress
• Public Ombudsman Office of Peru
• Juan Alvarez Vita, Peruvian Ambassador to Indonesia
• Victoria Tauli Corpuz, Chairperson United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues
• James Anaya, UN Special Rapporteur on the Fundamental Freedom and the Rights of Indigenous Peoples
• Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIPs)
• UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances
• UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom expression
• IACHR Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples
• IACHR Rapporteur on the Right to Freedom of Expression

* The Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago (AMAN-Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) is an independent social organisation comprised of Indigenous communities and organisations from various parts of the Indonesian Archipelago. AMAN is a forum for the struggle of Indigenous Peoples in matters relating to upholding the Rights of Indigenous Peoples in politics, social, economy, cultural and natural resources through just and sustainable ways.

AMAN was founded in 1999 as a result of the March 1999 Congress of the Indigenous Peoples of the Archipelago and was declared on March 17 1999 in Jakarta. Since then, AMAN has held a second Congress in Lombok, September 2003 and a third Congress in Pontianak, March 2007. As of the third Congress, the number of Indigenous communities that had registered and become AMAN members totalled 1016 communities. From this number, a total of 695 indigenous communities are verified members.


Download PDF:
AMAN_662009_Letter to the President of Peru.pdf

Teh Yanti adalah seorang perempuan aktivis Aisyah, sebuah organ Muhammadiyah. Teh Yanti berusia 30 tahun, ibu dari dua anak. Suaminya seorang tukang ojek di kota Garut. Saat berkenalan, dan berbincang-bincang dengannya saya merasakan semangat yang luar biasa, passion yang mendalam, dari perempuan muda ini. Passionnya adalah tentang pendidikan anak usia dini. Menurutnya, anak usia dini, yaitu antara 2,5 sampai 6 tahun, adalah masa keemasan perkembangan seorang anak. Periode ini menentukan sekali perkembangan kepribadian, ketrampilan, minat, dan lain-lain. Oleh karena itu, menurutnya, pendidikan anak usia dini adalah sangat penting dan mendasari seluruh rangkaian pendidikan dan perkembangan seorang manusia. Umumnya pendidikan di usia dini ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya orang tua. Sayangnya, terutama di desa desa dan di kampung kampung miskin, justru para orang tua tidak berkesadaran atau tidak punya waktu atau tidak mampu mengemban tanggung jawab pendidikan anak di usia dini itu. Oleh karenanya, dengan energi, kesukarelawanan, dan passion yang luar biasa, Teh Yanti mempelopori pendirian “sekolah-sekolah” pendidikan anak usia dini (PAUD). Dalam 2 tahun terakhir, Teh Yanti telah mendirikan 5 PAUD. PAUD-PAUD itu didirikan hampir sepenuhnya secara swadaya, dengan menggerakkan warga masyarakat di desa desa tersebut, dengan mencurahkan kesukarelawanan diri dan teman-temannya. Rata-rata para pendidik yang direkrut di sekolah-sekolah PAUD itu bergaji sekitar Rp 50 ribu per bulan.

Teh Yanti berkali kali mengutarakan kegemasannya karena menurutnya dalam soal pendidikan usia dini ini pun kesenjangan dan ketidakadilan sangat kentara di Indonesia. "Di kota-kota, bagi warga mampu", katanya, "anak-anak usia dini telah memperoleh pendidikan terbaik dengan berbagai TK-Playgroup-Kindergaten dengan metode dan kurikulum progressif, standar internasional. Sementara di desa-desa anak-anak itu sudah disuruh bekerja membantu orang tua di sawah atau ladang."

Teh Yanti adalah aktivis Muhammadiyah, tapi rupanya pimpinan dan organisasi Muhammadiyah tidak mendukung inisiatifnya. Bahkan pada berbagai kesempatan menghambatnya, karena kepentingan-kepentingan bisnis. Sebagian para pengurus teras Muhammadiyah di Garut rupanya adalah pemilik saham atau bersaudara dengan para pengelola Playgroup dan TK-TK “profesional/komersial” yang ada di Garut dan sekitarnya. Nampaknya mereka khawatir bahwa model PAUD yang dikembangkan Teh Yanti ini akan menggerogoti kemapanan dan sumber pendapatan Playgroup dan TK-TK mereka. PAUD menjadi semakin penting di desa-desa karena melalui PAUD ini anak-anak tersebut, dan orang tuanya, menjadi termotivasi dan tersemangatkan untuk terus sekolah, SD-SMP-dan seterusnya.

Saya mengajak Teh Yanti untuk mengembangkan sayap dan membangun inisiatif-inisiatif ini bersama Telapak. Teh Yanti, tanpa keraguan sedikitpun, bersedia. Kami membuat janji bahwa pada bulan Juni 2009 Teh Yanti akan pergi ke Bogor dan tinggal selama 2 atau 3 bulan. Telapak akan mengantarnya ke desa-desa di kaki Gn. Salak, Halimun, dan Gede-Pangrango. Teh Yanti akan menjajagi kemungkinan-kemungkinan, melakukan sosialisasi kepada para orang tua dan perangkat desa, mengorganisir dan menggalang keswadayaan, termasuk merekrut dan menyiapkan tenaga-tenaga pendidik dari masyarakat setempat, merancang keberlanjutan operasional dan eksistensi, dan mendirikan PAUD-PAUD.

Saya perkirakan biaya yang diperlukan tidak akan banyak. Akan tetapi saya ingin memastikan bahwa Teh Yanti mendapatkan cukup dana untuk biaya-biaya hidupnya, dan menjamin keuangan rumah tangganya. Saya tersentuh dan terharu dengan api yang menyala-nyala di dalam dirinya. Saya teringat kata-kata “when you have that fire, all around you will be burned together with you”.

Pada detik ini, saya bisa menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Telapak akan memasuki dunia pendidikan dan sekaligus menjalankan inisiatif “Local Leaders Stewarship Fund” dengan Teh Yanti sebagai local leader pertama. Targetnya adalah bisa menyumbang Rp 1,5 juta tiap bulan untuknya, setidaknya selama 3 bulan dia akan berkarya bersama Telapak di desa-desa kaki Gn. Salak, Halimun, Gede-Pangrango.

2. Bersama Teh Yanti, saya membayangkan PAUD-PAUD ini akan segera berdiri di Tapos-Sukaharja, Karya Sari, dan Ciwaluh. Saya membayangkan papan nama-papan nama, dengan cat warna hijau kita yang fenomenal itu:
“PAUD Telapak 01, Kp. Ciwaluh-Bogor”
“PAUD Telapak 02, Kp. Tapos-Bogor”
“PAUD Telapak 03, Karya Sari, Bogor”.

3. Terimakasih kepada Cipto, Anggota Telapak, yang berkomitmen menyumbang Rp 500.000/bulan untuk Ibunda alm. Hendi, yang telah membuat kita semakin yakin bahwa kita bisa menggalang dana untuk Teh Yanti, dan pelopor-pelopor lainnya, dan anggota telapak yang memerlukan, melalui “Local Leader Stewardship Fund” ini. BTW, kita ganti aja deh namanya menjadi:
“Saat Memberi”
Stewardship at Its Best, for Our Special Members and Local Warriors”.

4. Bagi rekan-rekan Anggota Telapak yang siap bergerak dalam “Saat Memberi”, silakan berhubungan dengan Dion Dharmarini, Sekretaris Urusan Keuangan dan Kesekretariatan BPP Telapak.


Terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.


Salam,
A.Ruwindrijarto
Ketua BPP Telapak

Sejak dua minggu yang lalu saya selaku salah satu Young Global Leaders (YGL) dari Indonesia, berkesempatan untuk mengkuti Executive Education tetang Global Leadership and Public Policy for 21st Century di Harvard University. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh YGL community yang merupakan salah satu underbow dari World Economic Forum (WEF), sementara biaya transportasi dan biaya akomodasi menjadi tanggungan masing-masing peserta. Mengingat peluang ini adalah peluang yang sangat baik bagi pengembangan diri dan pengembangan networking maka saya (dengan bantuan Astan) berusaha untuk mencari pendanaan bagi biaya transportasi dan biaya akomodasi selama di Boston. Cari sana sini akhirnya Universitas Trisakti (dimana sekarang saya kuliah s2) berkenan memberikan biaya transportasi dan sekedar uang untuk pegangan, sementara pemerintah daerah Sulawesi Tenggara memberikan dana Rp.10 juta untuk biaya akomodasi.

Sungguh ini adalah pengalaman yang sangat istimewa bagi saya, karena dari 70 peserta kira-kira kalangan NGO paling banyak hanya 1/3 nya saja. 2/3 adalah para pebisnis dan politisi dari berbagai Negara. Diantara mereka ada anggota parlement dari Singapura, Canada dan Italia. Ada juga penasehat perdana mentri Thailand dan penasehat Mahmod Abbas, presiden Palestina. Dari kalangan bisnis ada founder dan CEO beberapa perusahaan terkenal di dunia seperti : Intel, Phillips dan ICW (jam tangan dari Swiss).

Jam sekolah yang mulai pukul 07.00 pagi hingga selesai jam 09.00 malam, membuat hubungan yang sebelumnya kaku dan hambar menjadi sangat akrab pada hari – hari terakhir. Boleh dikata, hanya tidur malam hari sajalah kami tidak bersama, sejak makan pagi (sesuai dengan kebiasaan di Harvard) kami sudah disuguhi bahan-bahan oleh para pemateri, begitu juga makan siang, dan makan malam.

Dari para pemateri-pemateri itulah saya menagkap kesan bagaimana Indonesia benar-benar tidak ‘dihitung’ dalam kancah pergaulan di dunia internasional. Tidak ada data-data yang dipaparkan yang menunjukan Indonesia, kalau mereka bicara asia maka yang mereka bahas adalah China, India, Malaysia, Singapura, kalau pun ada yang dekat maka yang disebut adalah Vietnam dan Kamboja.

Hanya dalam mata kuliah : international security nama Indonesia sering disebut, justru karena disebut sebagai salah satu sumber terrorist, sayang sekali bangsa kita.

Bahkan dalam salah satu diskusi tentang energy saya menangkap sebuah kesimpulan yang menurut saya cukup mengagetkan. Pada waktu itu, seorang teman dari Jordania memprotes kebijakan Green Energy presiden Obama, secara terang-terangan dia menyebutkan bahwa sebagian besar bangsa Arab akan kehilangan pendapatan utama mereka bila kebijakan itu dijalankan. Mungkin hanya Arab Saudi yang masih memiliki pendapatan yang cukup besar dari Haji, sementara Negara Arab lainnya akan kehilangan sebagian besar pendapapatan mereka. Dari diskusi dikelas, saya iseng-iseng bertanya kepada kawan dari Jordania itu waktu istirahat, kira-kira apa langkah-langkah yang akan mereka ambil untuk mengatasi itu. Dia kemudian menjelaskan, mereka mulai dari sekarang sudah mulai ekspansi ke beberapa Negara utamannya Indonesia untuk membuat diversifikasi usaha. Mereka katanya juga sudah membeli berpuluh-puluh hektar kebun sawit dan sudah juga membuka berhektar-hektar persawahan. Mereka bekerja sama dengna pemerintah di Indoensia untuk mengelola asset mereka itu. Sampai disini saya langsung teringat istilah Padi Arab di Sulawesi Tenggara dan berbagai propinsi di kawasan timur Indonesia. Istilah yang selama ini bagi saya hanya angin lalu saja, ternyata hubungannya kesini. Mungkin karena ini juga maka tidak banyak fraksi di DPR yang menolak ketika, UU PMA (Penanaman Modal Asing) ingin direvisi seperti sekarang ini.

Berbicara dengan para pebisnis ini betul-betul menyadarkan saya bahwa pengetahuan kita tentang bangsa sendiri lebih kecil dari mereka, utamanya dalam hal koneksi-koneksi bawah tanah. Dari teman seorang Swiss, saya mendapat kabar bahwa mereka sudah memasang orang-orangnya dilingkungan dekat SBY yang menurut dia akan terpilih lagi jadi presiden. Dia bahkan sudah siap-siap akan meninggalkan JK yang katanya tidak akan banyak pegang peranan lagi kedepan. Luar biasa, mereka betul-betul bekerja sangat cepat dan sangat teliti.

Dengan para politisi lain lagi persoalannya, politisi Singapura mengungkapkan bahwa mereka tidak terlalu kuatir dengan Indonesia karena selalu ada saja orang Indonesia yang akan ‘membantu’ urusan mereka. Dengan sedikit imbalan, pasti kita akan temukan teman di Indonesia yang bahkan bersedia menjual bangsanya. Sialan….saya hanya senyum-senyum kecut saja mendengarnya….ya karena disampaikan dalam keadaan lagi minum-minum jadi saya anggap saja itu hanya bercanda…..


Dari pengalaman-pengalaman saya selama disana maka saya tiba pada satu kesimpulan :
Indonesia yang bermartabat hanya bisa terjadi oleh kerja keras orang Indonesia sendiri, atau orang-orang yang memang memiliki hati Indonesia. Tidak bisa kalau hanya pemerintah saja, atau hanya pebisnis saja, atau hanya pers, hanya masyarakat saja, apalagi kalau hanya LSM saja. Kolaborasi dan kerjasama erat dari semuanya mutlak diperlukan. Karena hanya gerakan bersama saja Indonesia bermartabat dapat diperoleh.

Dari sini saya sampai pada pemerenungan yang sangat mengganggu. ‘Apakah sudah benar yang kita kerjakan selama ini? Apakah kita justru tidak menyediakan orang lain stick untuk memukul bangsa sendiri? Memukul perusahaan Indonesia, dan melemahkan negosiasi pemerintah kita?

Maaf teman-teman kalau oleh-oleh nya seperti ini, saya betul-betul tersadarkan dengan apa yang terjadi, hidup dilingkungan para CEO dan politisi dunia ini benar-benar memberikan cara pandang yang berbeda bagi saya. Oleh Karena itu, berdasarkan latar belakang pemikiran yang ada, dan melihat perkembangan dan kebijakan perkumpulan sejauh ini maka saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan saya:

1. Saya kira apa yang kita buat dengan mendirikan berbagai koperasi sudah pada jalur yang sangat tepat, kepemilikan local adalah jawaban yang paling penting untuk masalah kita di Indonesia. Salah satu pengajar yang juga adalah penasehat ekonomi Obama menjelaskan kebijakan mereka dengan istilah ; how bottom up economy will replace a trickle down effect…walaupun mungkin dalam banyak konteks berbeda dengan kita tetapi menurut saya secara prinsip sangat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hanya dengan rakyat yang terorgainisir ini, kita dapat menangkal berbagai pengaruh negative dari manapun. Tapi pertanyaannya, bagaimana posisi issu ini di perkumpulan kita, sudahkah kita semua bergerak dengan semua kemampuan untuk mendorong hal ini dengan sungguh-sungguh?

2. Saya kira saya sangat sependapat dengan kebijakan bapak Presiden dengan mengariskan kebijakan BPP tidak mengelola proyek lagi tetapi akan ditangani oleh PT.PNU, kebijakan ini adalah kebijakan yang boleh dikata tidak popular dikalangan LSM, tetapi menurut hemat saya sangat sesuai dengan gerakan kita, sehingga BPP dan staffnya dapat berkonsetrasi pada pencapaian target-target perkumpulan dan yang paling penting perlahan tetapi pasti akan memutus ketergantugan lembaga pada donor.

3. Jaringan-jaringan yang sekarang sedang dibangun oleh anggota-anggota akan sangat baik untuk ditindaklanjuti dalam rangka mendorong kerjasama lintas sector.. Ada saudara Budi Hartono dengan jaringan Global Compact yang berisi para pengusaha Indonesia, ada PB NU yang sekarang sedang ada hubungan dengan Telapak, ada Bang Bae dengan jaringan ilmuannya, saya dengan rombongan teman-teman mahasiswa saya dan lain-lain…harus bisa kita jadikan sebagai kekuataan bersama dalam rangka mendorong kemandirian lembaga dan lebih jauh kemandirian bangsa.

4. Satu hal yang selalu saya banggakan kepada yang lain, utamanya kepada orang Malaysia, China, atau Singapura adalah Demokrasi yang ada di Indonesia. Saya sampaikan kami sekarang betul-betul memiliki kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan berpolitik. Tidak seperti mereka heheheeh…

Namun sambil membanggakan hal ini, sebenarnya dalam hati saya juga gemas dengan keadaan dimana kita belum dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik, kita masih saja menjadi pemain pinggiran dari satu-satunya hal yang bisa saya banggakan sebagai orang Indonesia. Oleh karena itu melalui koperasi2 yang kita bangun tadi mudah-mudahan nantinya kita bisa memanfaatkan peluang-peluang ini. Ya, setidaknya (mudah2an tidak dicurangi), apa yang diperoleh pak Halik yang kemungkinan akan menjadi anggota DPRD Konawe Selatan, merupakan pelajaran berharga bahwa tidak ada jalan pintas untuk dipercaya oleh rakyat menjadi wakil mereka. Kita memang betul-betul ditantang untuk bisa memperoleh kepercayaan dari rakyat dengan proses pendampingan yang tulus dan terus menerus…

5. Kalau mau dilihat dengan baik, sebenarnya banyak orang Indonesia yang juga sudah mulai gerah dengan masalah ini, hanya butuh sebuah gerakan yang lebih terintegrasi untuk meselaraskan langkah. Telapak, dengan apa yang sudah kita buat melalui isu koperasi, comlog, kumis kucing, ikan hias dan karang, sebenarnya telah berjalan selangkah didepan dan dapat memimpin gerakan ini. Memang pasti akan sulit, tidak mungkin dalam satu tahun, tidak mungkin dalam lima tahun atau bahkan tidak pula dalam 50 tahun, tatapi mari kita mulai saja (yang ini saya kutip dari pidato pelantikannya John F.Kennedy yang terpampang pada salah satu tembok kelas kami).


Salam,

Onte